Punahnya Pejabat Bersih

Ketikan Pinggir Hari Ini

Acap kali kita prihatin, mempersoalkan mengenai “busuk”nya para pejabat. Sebut saja beberapa perilaku “biadab” mereka yang membuat hati siapa pun yang melihatnya miris: membeli mobil dinas baru masing-masing berbanderol RP 1.3M, meloloskan pembelian pesawat kepresidenan seharga ratusan miliar, hingga ke pelbagai perilaku non-etis yang menghiasi sidang Pansus Bank Century.

Menyikapi hal tersebut, sering muncul kebingungan mengapa para pejabat sedemikian payahnya. Mereka selalu mengedepankan kepentingan individu dan golongan, tanpa berkontribusi optimal memajukan kesejahteraan bangsa ini. Korupsi terus dibudidayakan, kenyamanan pejabat terus diupayakan, tapi kinerja tidak pernah maksimal. Coba saja sebut, bidang apa di negeri ini yang patut diacungi jempol? Olahraga nol besar, Ekonomi merangkak, Lingkungan Hidup sekarat, Pendidikan hancur lebur, Kesehatan memprihatinkan, dan seterusnya.

Menurut hemat penulis, penyebab jarangnya orang-orang bersih, baik, pro-rakyat, dan bersungguh sungguh memajukan negri ini ada 2, yakni Buruknya citra politik di Indonesia, dan Terlalu kuatnya budaya politik di Indonesia.

Buruknya citra politik

Setiap orang tentu memiliki pengetahuan sebelumnya terhadap profesi yang akan dipilihnya. Misalnya saja, tidak mungkin seseorang mau menjadi dokter tanpa tahu apa itu dokter dan bagaimana pekerjaan dokter. Nah, di sinilah sumber masalahnya. Citra penyelenggara negara tidak pernah bagus semenjak masa Orde Baru. Yang mengemuka bukanlah bahwa tujuan pekerjaan mereka memajukan bangsa dan negara, melainkan kemudahan-kemudahan hidup yang akan didapatkan ketika menjadi pejabat: Kinerja yang tidak dikontrol ketat, gaji dan tunjangan yang nilainya tinggi, serta fasilitas-fasilitas khusus yang didapatkan. Hasilnya, ketiga hal tersebutlah yang menjadi sasaran ketika seseorang mau menjadi pejabat. Alhasil, orang-orang “kotor”lah yang memasuki lingkarang penyelenggara negara. Orang-orang yang bersih, jujur, dan memiliki idealisme, justru menjadi ANTI terhadap dunia politik. Mereka menjaga jarak, mengkritik penyelenggara negara dari lingkar luar kekuasaan.

Kuatnya budaya politik

Buruknya citra politik nasional tidak serta merta menyebabkan seluruh politikus menjadi busuk. Faktor kedua yang menyebabkan punahnya pejabat bersih adalah terlalu kuatnya budaya politik di Indonesia yang sudah “terinfeksi”. Dalam salah satu karya Yuma Ando, “KUNIMITSU”, terdapat ilustrasi yang sempurna bagaimana seorang politikus bersih menjadi kotor seiring ia mengenal dunia politik. Politikus tersebut pada awalnya memiliki ambisi, idealisme, dan visi membangun bangsa. Pada awal karir politiknya, ia meneguhkan hati bahwa ia harus memiliki jabatan tinggi, lantas setelah itu barulah ia akan mengubah negaranya. Namun, di tengah perjalanan karir politiknya, ia mau tidak mau harus mengikuti “aturan-main” yang sudah ada sejak lama. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan terpaksa ia lakukan agar ia bisa diterima di dunia politik, dan karirnya akan menanjak. Lambat laun, praktik kotor itu mendarah daging dalam dirinya. Memang, pada akhirnya ia mendapatkan karir yang bagus di dunia politik, namun ternyata ia sudah kehilangan tujuan awalnya berkecimpung di dunia politik.

Bukannya mengubah negara melalui dunia politik, dunia politiklah yang mengubah seseorang yang bersih menjadi korup. Hal ini juga yang terjadi di Indonesia. Mereka yang bersih pada akhirnya harus mengikuti budaya yang telah terbentuk di dunia politik. Jika tidak, mereka tersisih. Hanya sedikit yang berhasil menerobos arus budaya yang sudah demikian kuatnya. Alhasil, hampir seluruh pejabat di negeri ini morbid, sakit!

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara memutus “lubang-hitam” politik ini? Bisakah? Jawaban optimisnya tentu bisa. Jawaban realistisnya: HAMPIR MUSTAHIL. Untuk merubah citra dunia politik, mau tidak mau budaya politik harus diperbaiki. Dan untuk memperbaiki budaya yang telah mengakar, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kita membutuhkan orang-orang bersih yang mau berkecimpung di dunia politik untuk memperbaiki budaya di sana. Untuk membentuk orang-orang bersih tersebut, dibutuhkan “lembaga” pendidikan yang bisa mencetak orang-orang teguh, kompeten, dan peka terhadap masalah bangsa. Masalahnya, adakah “lembaga” pendidikan tersebut? Tidak.

Jakarta, 1 Februari 2010
Okki Sutanto
(hanya bisa prihatin)